Ketua Forum Anak Nagari Sumatera Barat itu duduk berhadapan dengan sejumlah wartawan media cetak. Tatapannya tajam, nadanya tertahan, namun amarahnya terasa. Bukan amarah yang meledak, melainkan kegelisahan yang lama dipendam tentang Sumatera Barat yang kini disebut masuk lima besar nasional fenomena LGBT.
“Ini bukan sekadar angka,” ucap Firman pelan, namun menekan. “Ini tamparan bagi marwah orang Minang.”
Baginya, predikat tersebut bukan hanya persoalan statistik sosial, melainkan luka moral di tanah yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
Sebuah ironi pahit bagi ranah yang selama puluhan tahun dikenal melahirkan ulama besar, pemikir bangsa, dan tokoh-tokoh nasional.
Sebagai Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Forum Anak Nagari, Firman secara tegas mengecam perilaku menyimpang yang dinilainya telah mencoreng identitas Minangkabau.
“Ranah Minang ini gudangnya tokoh agama dan tokoh politik. Tapi hari ini kita malah disematkan predikat yang memalukan. Apa yang salah dengan kita?” katanya, dengan suara meninggi.
Firman dikenal luas sebagai sosok tenang dan berwibawa. Namun sore itu, ketenangan itu retak. Ia mengaku marah bukan karena ingin menghakimi, melainkan karena batinnya menolak menerima kenyataan bahwa tanah kelahirannya mengalami apa yang ia sebut sebagai deklarasi degradasi moral.
“Batin saya menjerit,” katanya lirih, menatap para jurnalis. “Ini bukan Minang yang saya kenal.”
Lebih jauh, Firman menegaskan bahwa tanggung jawab atas kondisi ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah. Ia justru menuding adanya kelalaian kolektif para pemangku adat dan moral.
“Niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, tigo tungku sajarangan harus berani bercermin,” tegasnya. “Jangan diam. Jangan hanya bicara adat di mimbar, tapi lalai di lapangan.”
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penertiban. Hampir setiap waktu, Satuan Polisi Pamong Praja turun ke lapangan membongkar praktik-praktik maksiat yang bersembunyi di balik topeng legalitas.
“Penertiban dilakukan di kawasan wisata, hotel yang mengaku syariah, hingga salon dan spa yang berkedok salon keluarga,” ungkap Firman.
“Negara sudah bergerak. Tapi kalau masyarakat adat diam, hasilnya tetap nol.”
Firman mengingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, Sumatera Barat bukan hanya kehilangan identitas, tetapi juga akan mewariskan krisis moral kepada generasi berikutnya.
“Kalau hari ini kita diam, besok anak kemenakan kita yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Di tengah riuh Kota Padang yang terus bergerak, pernyataan Firman Sikumbang menggema sebagai peringatan keras, bahwa ancaman terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari kelengahan menjaga nilai sendiri.
Ranah Minang sedang diuji. Dan, seperti yang ditegaskan Firman, ini bukan lagi soal wacana, melainkan soal keberanian memilih menjaga marwah, atau membiarkannya runtuh perlahan, tukasnya.(**)
No comments:
Post a Comment